Dinkes – Kamis 13/07/2017. Dalam rangka penyusunan perencanaan SDM Kesehatan di Kabupaten Bogor, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mengadakan Workshop Penyusunan Analisa Beban Kerja Kesehatan (ABK Kes) Tingkat Kabupaten Bogor pada Rabu-Jumat, tanggal 12-14 Juli 2017. Workshop bertempat di Hotel Olympic Renotel Kawasan Industri Sentul Bogor dan diikuti oleh 27 peserta, terdiri dari Dinas Kesehatan 7 orang, perwakilan RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, RSUD Leuwiliang, dan RSUD Cileungsi sebanyak 4 orang dan PKM 16 orang.
Workshop ini bertujuan untuk memberikan gambaran situasi kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dilihat dari ketersediaan dan distribusi SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan Kabupaten Bogor. Workshop ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memenuhi kebutuhan SDM Kesehatan, meningkatkan pemerataan dan mutu SDM Kesehatan di Kabupaten Bogor. Selain itu menjadi pedoman dalam penyesuaian kapasitas pendidikan tenaga kesehatan dan pengalokasian anggaran untuk pemberian insentif bagi SDMK di Kabupaten Bogor.
Dalam sambuta
nnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Drs. Erwin Suriana M.Si mengatakan bahwa tantangan pembangunan kesehatan saat ini dan dimasa depan adalah implementasi Universal Health Coverage (UHC), MDG’s, post MDG’s, dan tantangan arus globalisasi. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta paradigma pembangunan kesehatan, maka upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan penanggulangan permasalahan kesehatan akan semakin menjadi prioritas dalam strategi pembangunan nasional.
SDM Kesehatan menjadi salah satu sumber daya dibidang kesehatan yang sangat strategis. Tantangan SDM Kesehatan saat ini dan masa depan adalah persebaran penempatan, peningkatan kualitas SDM Kesehatan termasuk di dalamnya pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan,pengembangan sistem insentif tenaga kesehatan, dan meningkatkan sinkronisasi antara produksi dengan kebutuhan. Dalam hal ini, perlu dukungan kerjasama dan koordinasi dari para pemangku kepentingan baik ditingkat pusat dan daerah termasuk swasta dan masyarakat. (AR)